Dalam perhitungan politik presiden Macron, penunjukan Michel Barnier adalah pilihan paling ‘aman’.
Kendati ada ancaman penolakan dari blok kiri, namun jumlah anggota blok kiri bakal kalah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah wakil rakyat dari blok politik lain yang diharapkan tak akan menolak perdana menteri baru tersebut.
Blok tengah, yaitu blok politik presiden Macron, dan blok kanan Republikan, mestinya tak akan menolaknya.
Sedangkan RN, partai ekstrim kanan menyatakan tak akan mengajukan penolakan, sebelum melihat terlebih dahulu program yang diusung perdana menteri baru.
Tahapan berikutnya yang tak kalah sulit adalah menyusun kabinet.
Michel Barnier, dalam wawancara perdana dengan salah satu stasiun televisi menyatakan akan merangkul seluas mungkin aspirasi politik di Prancis. Artinya, pemerintahannya akan diisi para menteri dengan latar belakang politik yang berbeda-beda.
Ini jelas bukan perkara mudah. Persoalannya, dalam kondisi negara dengan utang 5,6 persen dari PIB, juga situasi sosial politik dalam negeri yang kurang mendukung, partai politik mana yang mau mengirimkan wakilnya untuk duduk di pemerintahan?
Selain terkait masalah ideologi politik, masing-masing partai tentu tak ingin dianggap bertanggung jawab atas kegagalan yang mungkin terjadi yang akan berakibat pada kredibiltas partai dan tokoh-tokoh politik yang ingin maju dalam pemilu presiden tiga tahun mendatang.
Masing-masing tokoh politik mempersiapkan diri menghadapi momen berakhirnya kekuasaan Emanuel Macron pada 2027.
“Sinetron politik” Prancis belum usai. Krisis politik tidak lantas selesai dengan terpilihnya perdana menteri baru.
Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun harapan utama masyarakat Prancis dan dunia usaha adalah kestabilan politik dan meningkatnya daya beli masyarakat, siapa pun yang duduk di tampuk kekuasaan.***
Redaksi