Berikut 8 Aspirasi Diaspora Pelajar Indonesia yang ditantangani di Benda, Turki:
1. PPI Dunia mendorong pengesahan segera Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri, serta penguatan perlindungan hukum, sosial, dan konsuler bagi pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang komprehensif merupakan prasyarat agar pelajar serta pekerja migran dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan bermartabat.
2. Pendidikan merupakan barang publik yang wajib dijamin oleh negara melalui penyelenggaraan yang terjangkau, ilmiah, dan inklusif.
Selain itu, memastikan kesejahteraan tenaga pendidik melalui upah yang layak serta pemerataan pendanaan riset multi disiplin ilmu sesuai standar global. Juga diiringi dengan perluasan beasiswa, pertukaran pelajar, dan kolaborasi riset internasional yang adil, selaras dengan dinamika politik global, serta kemitraan dengan universitas di berbagai negara kawasan.
Dalam hal ini, platform resmi yang menghimpun pelajar, peneliti, dan diaspora menjadi ruang strategis untuk menyalurkan pengetahuan global langsung bagi pembangunan nasional tanpa hambatan birokrasi.
3. PPI Dunia mendesak tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel juga mendorong reformasi menyeluruh terhadap sistem insentif, tunjangan, dan kelayakan upah bagi pejabat publik, anggota DPR, kementerian, BUMN, dan pejabat eselon yang sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran serta keadilan publik.
4. PPI Dunia menuntut penerapan demokrasi deliberatif yang inklusif dan partisipatif, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi dan pendidikan politik jangka panjang.
Supremasi sipil harus dijunjung tinggi melalui realisasi penegakan hak-hak masyarakat sipil.
Selain itu juga mendesak penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menolak pelemahan yang sistematis.
5. PPI Dunia mendorong pemerintah untuk menyediakan ruang resmi dan berkelanjutan bagi diaspora dalam menyampaikan gagasan, masukan kebijakan, dan hasil riset lintas negara.
Partisipasi diaspora harus substantif, bukan sekadar simbolis, karena bagaimanapun pelajar dan diaspora merupakan aset strategis bangsa.
6. PPI Dunia mendorong pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, yang mengutamakan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap menghormati hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu semata.
7. PPI Dunia mendukung sistem ekonomi pasar yang inklusif dan konsisten, serta menolak praktik monopoli kekuasaan.
Pemerintah perlu memastikan distribusi kesejahteraan yang merata dan melindungi hak-hak pekerja untuk berserikat, berpendapat, dan mencapai kesejahteraan.
Keterbukaan informasi publik terutama terkait kebijakan, anggaran, dan data riset harus dijamin agar demokrasi berjalan dengan kontrol publik yang efektif.
8. PPI Dunia menuntut pemerintah serius menangani krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan kelestarian ekosistem dan stabilitas peradaban.
Transisi energi terbarukan, pengembangan peradaban berkelanjutan, serta perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama.
Selain itu, PPI Dunia juga mendorong pemerintah untuk tetap konsisten mendukung hak kemerdekaan untuk setiap bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
Deklarasi ini ditandatangani secara kolektif oleh para Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dari berbagai negara di dunia, seperti PPI Thailand, PPI Australia, PPI Bangladesh, PPI Brunei Darussalam dan PPI Filipina
Deklarasi itu merepresentasikan suara bersama lebih dari 60 PPI, yang mencerminkan konsolidasi aspirasi mahasiswa Indonesia di luar negeri sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Selanjutnya, aspirasi tersebut akan menjadi refleksi kolektif guna mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub pada konstitusi.***
Sumber: Siaran Pers Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia