Dalam kerangka inilah muncul kasus konsesi yang dipegang oleh Chemaf (Chemical of Africa), sebuah perusahaan swasta yang saat ini sedang dalam proses penjualan dan merupakan pemegang hak atas beberapa deposit paling signifikan yang masih tersedia di pasar.
Ketertarikan investor yang didukung oleh Amerika Serikat untuk mengakuisisi aset-aset ini dipandang sebagai langkah kunci dalam mendefinisikan ulang keseimbangan di sektor tersebut.
Bagi pemerintah Kongo, persaingan antara kedua kekuatan besar ini dapat menjadi peluang negosiasi sekaligus faktor tekanan geopolitik.
“Kemungkinan perpindahan kepemilikan konsesi ini bukan sekadar masalah finansial. Operator baru dapat meninjau kembali rencana industri, mempercepat ekspansi ekstraksi, atau menegosiasikan ulang batas operasional wilayah konsesi,” jelas Giulia Cicoli, salah satu pendiri Still I Rise.
Ia mengatakan, di sebuah kota di mana sebagian besar wilayah perkotaannya secara formal berada di bawah konsesi pertambangan, keputusan-keputusan semacam itu dapat memberikan dampak langsung bagi komunitas penduduk, memengaruhi stabilitas tempat tinggal, dan kondisi keberadaan mereka di sana.
“Ledakan di langit Iran serta serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel bukanlah insiden terisolasi di Timur Tengah. Iran, sebagai pengekspor minyak besar dan pemasok krusial bagi Tiongkok, merupakan titik strategis dalam keamanan energi Beijing: mengganggu stabilitasnya berarti memengaruhi salah satu poros utama persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” ujar Fatima.
Justru di Republik Demokratik Kongo, tempat di mana 70 persen kobalt dunia diekstraksi, lahirlah sebuah pertempuran strategis tingkat tinggi.
Yakni perebutan kendali atas konsesi pertambangan dan rantai pasokan mineral, menunjukkan 70 persen keluarga siswa di lingkungan konsesi tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah, membuat mereka rentan terhadap penggusuran seiring meningkatnya akuisisi oleh investor asing.
Selain itu, untuk memperoleh sertifikat kepemilikan sah membutuhkan biaya tinggi dalam konteks di mana sekitar 70 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan.
Akibatnya, kurangnya dokumentasi formal secara drastis mengurangi peluang untuk menentang penggusuran atau menegosiasikan persyaratan yang layak.
“Ketika sebuah keluarga tidak memiliki hak milik yang diakui oleh negara, keberadaan mereka di wilayah tersebut menjadi rapuh, ketidakpastian hunian bukan hanya masalah hukum,” ujar Giulia Cicoli.
Hal ini, sambungnya, berdampak pada putus sekolah, perpindahan mendadak, hingga meningkatnya paparan terhadap pekerja anak.
“Jika sebuah rumah dapat dihancurkan dari satu hari ke hari berikutnya, maka hak atas pendidikan pun menjadi tidak pasti,” tegas Cicoli.
*) Jurnalis Terakreditasi- Milan, Italia.
Foto headline: Nicolò Govoni, Presiden LSM Still I Rise, yang juga kandidat peraih Nobel perdamaian 2020 (kedua dari kiri)