“Kedua, kita bekerja sama dalam verifikasi data. Jadi untuk dokter dokter yang akan sekolah di Jerman, jika Asosiasi dokter Jerman perlu verifikasi, bisa ditanyakan pada kami”.
Ariani menambahkan, Kementerian Kesehatan mengupayakan Nota Kesepahaman ini untuk kepentingan Indonesia juga karena ingin menarik dokter-dokter yang sudah selesai sekolah dan bekerja di Jerman untuk kembali ke Indonesia, karena Indonesia kekurangan dokter spesialis.
“Untuk proses kembali dan bekerja di Indonesia kami perlu validasi data sekolah di mana, bekerja di mana, berapa lama. Dengan kerjasama dengan Bundesaerztekammer, proses validasi dan administrasi bisa lebih singkat”.
Dijembatani IASI Jerman
Penandatanganan MoU diinisiasi dan dijembatani oleh Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia Jerman (IASI Jerman).
Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, inisiasi ini diupayakan lewat berbagai pertemuan baik tatap muka dan daring antara Asosiasi Dokter Jerman dan Kemenkes RI.
Ketua IASI Jerman dr. Prasti Pomarius mengatakan, saat seorang dokter Indonesia lulusan Jerman ingin bekerja di Indonesia, ia pasti terbentur dalam proses penyetaraan dokumen.
“Sistem kedokteran di Jerman menganut hospital based, sedangkan Indonesia menganut university based. Sebetulnya ini masalah yang tidak terlalu besar dimana harus ada komunikasi antara pihak pemberi izin praktek dokter Jerman dan pemerintah Indonesia dan ini harus dijembatani”.
Di Jerman, seorang calon dokter spesialis diuji, diakui dan diizinkan bekerja sebagai dokter spesialis oleh Asosiasi Dokter Jerman.
Begitu pula dengan semua data terkait aktivitas profesi dokter disimpan oleh Asosiasi Dokter Jerman.
Sedangkan di Indonesia, pihak Universitas lah yang mengeluarkan ijazah dokter spesialis. Perbedaan sistem inilah yang menyulitkan proses penyetaraan di Indonesia.
Lewat IASI Jerman, Prasti dan teman teman dokter Indonesia di Jerman berupaya memperkenalkan apa itu hospital based di Jerman kepada pihak Indonesia dan sebaliknya.