Prancis Hadapi Kemelut Politik, WNI Harap-harap Cemas

Artinya, mereka bisa menunjuk orang yang mereka percaya untuk memberikan suara atas nama mereka.

Caranya, mengisi formulir prokurasi (surat kuasa), bisa secara online atau mendatangi kantor polisi atau gendarmerie (polisi di luar kota-kota besar), kemudian memberikannya kepada orang yang akan mewakilinya.

Perolehan skor RN yang tinggi dan pembubaran parlemen menimbulkan reaksi dari para politisi, aktivis dan simpatisan partai-partai sayap kiri.

La Défense, kawasan perkantoran dan perdagangan terbesar di Eropa yang jadi jantung perekonomian Prancis. (Foto: Sita Phulpin)

Mereka turun ke jalan di berbagai kota besar di Prancis untuk mengekspresikan penolakan mereka terhadap kemungkinan partai ekstrim kanan memegang kendali pemerintahan setelah pemilu legislatif antisipasi.

Sejak lama, partai yang dulunya bernama Front National (FN) ini dinilai fasis dan rasis, anti-imigran dan sering menuding Islam sebagai kendala bagi kaum pendatang muslim untuk berintegrasi dalam masyarakat Prancis.

Republik Prancis adalah negara ke-5 yang menganut sistem politik semi-presidensial (regime hybrid).

Maksudnya, jika partai presiden terpilih tidak mampu memenangi pemilu legislatif secara mutlak, maka presiden dihadapkan pada tuntutan partai pemenang pemilu legislatif dalam memilih perdana menteri.

Artinya co-habitation, alias presiden harus menerima perdana menteri dari partai yang berbeda.

Namun para sejarawan, pakar politik dan ekonomi berpendapat, pemerintahan co-habitation tak pernah happy-end. Dan, dalam masa krisis politik seperti itu, situasi ekonomi sudah pasti terdampak.

Sejak pengumuman disolusi, bursa Paris terus mengalami penurunan. Dalam situasi gonjang-ganjing seperti ini, semua blok politik oposisi sebenarnya melihat celah kemungkinan segera mampu memegang tampuk pemerintahan.

Partai-partai politik beraliran kiri membentuk aliansi Nouveau Front Populaire (Front Baru Rakyat). Aliansi ini berharap bisa menghentikan langkah presiden Macron yang selama ini dipandang arogan dan brutal dalam mereformasi sistem pensiun di Prancis.

Lebih dari itu, Place publique (PP), Partie Socialiste (PS), La France Insoumie (LFI), Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Parti Comuniste Français (PCF) bersatu dalam upaya membendung naiknya Ketua RN, Jordan Bardella, menduduki posisi perdana menteri.

Untuk memenangkan pemilu, tantangan bagi tiap blok politik adalah meyakinkan penganut golput yang dalam pemilu 9 Juni lalu mencapai 48 persen, untuk memberikan suaranya.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *