Kekalahan tipis ini, yakni 50,57% melawan 49,43%, diperkirakan karena wanita usia muda, kurang termotivisasi untuk ikut referendum. Hingga akhirnya terjadi kekalahan pahit itu.
Aenderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenversicherung (AHV 21), demikian nama referendum itu, diusulkan Bundesrat, pemerintah Swiss, karena dana pension dari tahun ke tahun diperkirakan makin menipis. Ada dua cara yang dilakukan, yakni menaikkan usia pensiun wanita dari 64 tahun ke 65 tahun. Selain itu pajak pertambahan nilai dinaikkan dan dialokasikan ke dana pensiun.
Parlemen Swiss, baik DPR Pusat dan Daerah mengamininya. Kecuali, SP dari kalangan perempuan, yang termashur dengan gerakan feminisnya. Kelompok ini menentang total kenaikan usia pensiun wanita, namun setuju pelonjakan pajak pertambahan nilai. Selain itu, kelompok ini menyarankan agar keuntungan bank nasional Swiss juga lebih banyak mengalir ke dana pensiun.
“Swiss telah memutuskan kualitas hidup manusia makin jelek,“ tegas Tamara Funicello, anggota DPR Swiss dari SP. Selain rencana mogok total tahun depan, masih kata Tamara, pihaknya akan terus berupaya melawan hasil referendum ini.
Swiss baru membolehkan wanita ikut pemilu pada 1971, sehingga menjadikan negara pegunungan ini menjadi negara paling lambat dalam memberikan hak suara kepada perempuan. Cuti hamil juga didapatkan hanya empat bulan. Tidak jarang jika banyak wanita Swiss yang sedang hamil tua masih juga bekerja.
Redaksi