Pemerintah Paksakan Reformasi Sistem Pensiun, Prancis Terancam Krisis Politik

Tumpukan sampah akibat protes para PNS petugas sampah itu sampai menganggu jalan. (Foto: Sita Phulpin)

 

Pemungutan suara biasanya dilakukan oleh anggota parlemen, yang terdiri dari berbagai kelompok politik, yakni mayoritas partai presiden, partai Tengah, Kanan, Kiri dan Ekologi.

Pidato PM Elisabeth Borne di depan parlemen yang memutuskan reformasi pensiun versinya itu spontan memicu penolakan anggota parlemen.

Riuh rendahnya teriakan kemarahan dari partai oposisi itu disertai poster kertas bertuliskan “64, c’est non” atau “Tidak, untuk 64 (tahun)”.

Para anggota parlemen melakukan protes Pasal 49.3 sambil menyanyikan lagu kebangsaan Prancis Marseillaise.

Beberapa anggota oposisi melakukan walk out dari ruang parlemen tempat berlangsungnya debat dan diputuskannya undang-undang.

Dengan piramida demografi yang terbalik, Prancis menghadapi kenyataan pelik dalam pembiayaan sistem pensiunnya.

Perlu diketahui, uang pensiun dan juga jaminan kesehatan dan sosial yang diterima para pensiunan dibiayai oleh para pekerja yang masih aktif.

Jika jumlah pensiunan lebih banyak daripada penduduk usia produktif, maka pemerintah harus mencari jalan keluar agar sistem pensiunnya tetap bisa berjalan tanpa memperparah beban utang luar negeri. Ini yang menjadi dasar diperpanjangnya usia pensiun selama 2 tahun.

Para petinggi partai-partai oposisi menyatakan kemarahannya dengan melakukan motion de censure atau mosi tidak percaya.

Pemerintahan Elisabeth Borne, yang merupakan PM wanita kedua di Prancis, berada di ujung tanduk.

Kini nasib reformasi pensiun tergantung pada hasil perhitungan suara mosi tidak percaya, yang akan dilakukan di parlemen pada pada Senin, 20 Maret 2023.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *