Tuntutan agar presiden mundur atau membubarkan kembali parlemen kian kencang terdengar, tidak hanya dari politisi sayap ekstrem, tetapi juga dari kalangan tengah. Mantan perdana menteri di periode pertama Macron bahkan menyarankan diselenggarakannya élection d’anticipée, pemilu presiden yang dipercepat sebelum masa jabatan Macron berakhir pada 2027.
Ketidakpastian politik ini jelas mengganggu stabilitas ekonomi Prancis. Meski pilar ekonomi negeri itu masih kuat—menempati posisi kelima dunia dan bernaung dalam zona euro, krisis berkepanjangan bisa mengguncang kepercayaan pasar. Dalam situasi tak menentu, kebijakan ekonomi yang terombang-ambing berpotensi menghambat investasi dan pengembangan usaha, baik lokal maupun asing.
Di sisi lain, masyarakat mulai muak dengan “sinetron politik” yang tak berkesudahan. “Para politisi hanya memikirkan masa depan mereka sendiri,” ujar seorang warga. “Mereka tak mengenal kata kompromi untuk masa depan Prancis. Semua sibuk mengejar ambisi pribadi dan kursi kepresidenan 2027,” tambah yang lain.
Menghadapi situasi ini, Macron meminta Lecornu agar terlebih dahulu mengajukan rancangan anggaran negara sebelum 31 Desember 2025. Permintaan itu membuat Lecornu, di sisa waktunya yang sempit, harus bernegosiasi dengan berbagai partai, termasuk oposisi, untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik.
Jika upaya itu gagal, Macron akan mengambil alih kendali. Pertanyaannya, apakah langkah itu berarti pembubaran parlemen lagi, seperti yang terjadi pada 2024? Atau justru akan muncul kejutan politik baru dari Istana Élysée?
Tian Arief