Kondisi tersebut semakin memprihatinkan di wilayah yang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan, ketika akses terhadap bahan pangan bergizi dan layanan dasar menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.
Melalui pernyataan bersama itu, negara-negara pendukung mendorong penguatan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap pangan bergizi bagi anak. Berbagai langkah yang disoroti antara lain pelaksanaan program makan di sekolah, pembangunan sistem pangan lokal yang lebih tangguh, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Indonesia menegaskan bahwa komitmen tersebut juga diwujudkan di tingkat nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia agar sehat, cerdas, dan kuat, serta telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh provinsi, termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjalankan Konvensi Hak Anak. Karena itu, akses terhadap makanan bergizi harus dipandang sebagai hak dasar yang wajib dijamin, bukan sekadar kebijakan kesejahteraan.
“Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan masa depannya karena kelaparan atau kekurangan gizi. Di balik setiap piring makanan bergizi, terdapat hak, martabat, dan masa depan seorang anak yang sedang kita lindungi bersama,” tegas Indonesia.
(Sumber: PTRI Jenewa)