Sementara itu, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menggarisbawahi sejumlah capaian penting Dewan HAM, termasuk mekanisme Universal Periodic Review (UPR), pengembangan standar internasional hak asasi manusia, serta perannya sebagai forum paling inklusif di lingkungan PBB.
Namun, menurut Volker Türk, pembaruan tetap diperlukan agar Dewan HAM mampu merespons tantangan baru yang muncul, mulai dari dampak perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan, hingga agenda pembangunan global pasca-2030.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menekankan pentingnya memastikan berbagai rekomendasi Dewan HAM tidak berhenti pada tingkat pembahasan di Jenewa, melainkan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat melalui peran pelapor khusus PBB, lembaga HAM nasional, dan organisasi kawasan.
Suara generasi muda turut mendapat perhatian. Malak, perwakilan pemuda dari Yordania, menegaskan bahwa partisipasi kaum muda tidak boleh berhenti pada simbolisme, melainkan harus diwujudkan melalui keterlibatan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Bagi Indonesia, peringatan dua dekade Dewan HAM PBB memiliki arti khusus. Sejak lembaga itu dibentuk pada 2006, Indonesia telah enam kali dipercaya menjadi anggota, dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2009 dan 2024, dan kini untuk pertama kalinya memegang jabatan Presiden Dewan HAM PBB.
Rekam jejak tersebut mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta memperkuat multilateralisme di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
(Sumber: PTRI Jenewa)
Tian Arief